Ekonomi

Wabup Kuningan Soroti Kepatuhan Perizinan Bangunan dan Pengawasan Investasi

×

Wabup Kuningan Soroti Kepatuhan Perizinan Bangunan dan Pengawasan Investasi

Sebarkan artikel ini

Kuningan, lpplkuninhan.co.id – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan bangunan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan di Ruang Rapat Linggarjati, Jalan Siliwangi No. 88 Kuningan, Kamis (5/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Tuti menyampaikan bahwa tim kewilayahan masih menemukan berbagai keluhan terkait pemahaman masyarakat mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, bangunan permanen maupun semi permanen tetap harus memenuhi ketentuan perizinan sebelum didirikan.

Ia menegaskan, pemenuhan persyaratan perizinan tidak sekadar menjadi urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan bangunan dan masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu terus disosialisasikan.

“Jangan sampai mereka membangun tanpa ada aturannya. Banyak kejadian bangunan ambruk dan lain-lain. Itu kan harus diuji ketika memang ada pengajuan PBG,” ujarnya.

Selain perizinan bangunan, Tuti juga menyoroti pemenuhan persyaratan bagi pelaku usaha, termasuk bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha Makan Bergizi Gratis (MBG). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antaranya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), SLF, sertifikat laik higiene sanitasi, serta persyaratan bangunan lainnya.

Pengawasan juga dinilai penting terhadap bangunan di kawasan strategis, termasuk usaha rumah kos dan keberadaan menara telekomunikasi atau tower. Khusus tower, ia mengingatkan perlunya memperhatikan masa berlaku perizinan dan melakukan perpanjangan sesuai ketentuan.

Tuti menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perizinan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan aturan, termasuk pemberian sanksi maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kuningan, Erni Marpuah Jamilah, S.S., M.A.P., menyampaikan bahwa setiap kegiatan usaha dan pembangunan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Segala sesuatu itu mungkin harus mengikuti aturan dulu, kemudian baru nanti dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang mungkin di luar itu, nanti ada tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Melalui pembentukan tim pengawasan dan pengendalian penanaman modal, diharapkan pengawasan terhadap aktivitas usaha dan kepatuhan perizinan di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, kegiatan investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga tetap memperhatikan ketentuan hukum, tata ruang, serta keselamatan masyarakat. [UN]

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *