Kuningan, lpplkuningan.co.id — Kebutuhan hunian layak di Kabupaten Kuningan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari sekitar 420 ribu kepala keluarga (KK), diperkirakan masih terdapat sekitar 120 ribu warga yang kondisi huniannya belum dinilai layak.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, M.Si., dalam program Jawa Barat Hari Ini TVRI Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Deni mengatakan pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya menyangkut pembangunan hunian baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah masyarakat yang belum layak. Penyediaannya pun perlu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat, ketersediaan lahan, serta kondisi lingkungan.
“Pembangunan harus betul-betul ada nilai impact-nya atau outcome-nya, yaitu terbangunnya juga penataan yang tertib, yang aman, yang layak buat masyarakat,” ujar Deni.
Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan, tercatat sekitar 3.900 rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang membutuhkan penanganan. Tahun ini, Kuningan memperoleh intervensi sebanyak 1.293 rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain penanganan Rutilahu, sekitar 1.500 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga telah dibangun. Dukungan turut datang dari para filantropis untuk sekitar 200 rumah dan pengembang melalui program CSR untuk sekitar 15 rumah.
Pemkab Kuningan juga tengah mengupayakan dukungan Baznas Pusat untuk sekitar 150 rumah.
Deni menilai penanganan kebutuhan hunian membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
“Di tengah-tengah situasi kondisi keterbatasan anggaran, kunci pembangunan adalah inovatif, berkomunikasi, berkolaborasi dengan para pihak,” ungkapnya. [UN]
