Lpplkuningan.co.id – Penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) RI menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, LPM, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat.
Baca Juga : Bupati Dian Terima Penghargaan DPP-LPM RI, Berkah Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyaraka
“LPM memiliki peran penting di tengah masyarakat. Karena itu, Pemkab Kuningan terus mendorong penguatan kelembagaan dan peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” kata Bupati Dian.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bupati Dian menerima penghargaan dari DPP LPM RI dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 LPM RI, Pengukuhan Pengurus DPP LPM RI periode 2026–2031, serta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).
Sebelumnya, Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP LPM RI Dr. H. Ahmad Dolli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan LPM desa dan kelurahan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.
Komitmen penguatan LPM di Kuningan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan. Saat ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPM telah terbentuk di 32 kecamatan.
Pemkab Kuningan juga memberikan bantuan biaya stimulan bagi Ketua LPM di 15 kelurahan.
Tidak hanya pada aspek kelembagaan, LPM turut dilibatkan dalam berbagai program pembangunan. Salah satunya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Dalam program tersebut, LPM berperan mulai dari identifikasi kebutuhan, pengusulan, penggerakan swadaya masyarakat, hingga pelaksanaan gotong royong.
Sinergi pembangunan juga dibangun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Karang Taruna. Ketiga unsur tersebut dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Penguatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kuningan juga dilakukan melalui berbagai program lintas sektor. Sejumlah program tersebut menyasar kelompok masyarakat, lingkungan, pertanian, hingga sektor ekonomi.
Di antaranya Batik Ciprat yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas, pengelolaan sampah Desa Kertayasa yang meraih Juara II tingkat nasional, BERSEPEDA, GEMA SADULUR, Rumah Sayur, Jawara Tani, GPM Padaringan, dukungan bagi UMKM, hingga program Pasukan PAUS.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong masyarakat agar turut mengambil peran dalam pembangunan.
Pemkab Kuningan memastikan kolaborasi dengan LPM dan berbagai kelembagaan masyarakat akan terus diperkuat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan yang melibatkan masyarakat sekaligus mendukung visi Kuningan Melesat. [UN]
